Bimbingan teknis pengadaan barang/jasa PT. Perkebunan Nusantara XI, Acara diselenggarakan pada tanggal 17-18 Februari 2017 di Hotel Arcadia Surabaya. Berikut adalah dokumentasi selama kegiatan berlangsung ...
Pelatihan PBJP IAPI DPD Jawa Timur. Pelaksanaan kegiatan berupa Pelatihan Peraturan Presiden No. 04 th.2015 dan perubahannya, serta Ujian Berbasis Komputer (UBK) sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pelaksanaan Pelatihan diselenggarakan di Hotel Sahid Surabaya pada tanggal 15-17 Februari 2017, sedangkan pelaksanaan ujian diselenggarakan pada tanggal 18 Februari 2017 2016 di Lab. Komputer LPSI jurusan sistim informasi kampus ITS Surabaya Materi pelatihan adalah Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien, terbuka dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan Barang/Jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik. Narasumber yang...
Dalam rangka meningkatkan kemampuan dan ketrampilan anggota Unit Layanan Pengadaan (ULP), Kelompok Kerja (POKJA), Panitia Pengadaan atau Pejabat Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, khususnya dalam mengevaluasi penawaran (evaluasi administrasi, teknis dan harga) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dan perubahannya (Perpres 04 tahun 2015). Kami Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) DPD Jawa Timur menyelenggarakan pelatihan dimaksud tanggal 07-08 Februari 2017 ...
Dalam rangka memenuhi kebutuhan tugas Pejabat Pengadaan/Panitia/Pokja/ULP dalam proses pemilihan dengan metode pengadaan langsung dan penunjukan langsung yang sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 dan Perubahannya (Perpres No. 04 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), IAPI DPD Jawa Timur menyelenggarakan pelatihan Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung tanggal 31 Januari 2017 s/d 01 Februari 2017 ...
Dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keterampilan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam penyusunan spesifikasi teknis dan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), kami Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) DPD Jawa Timur menyelenggarakan Pelatihan Penyusunan HPS dan Spesifikasi Teknis barang/jasa pemerintah pada tanggal 24-25 Januari 2017 ...
Pelatihan RUP (Rencana Umum Pengadaan) yang dilaksanakan pada hari Senin, Tanggal 23 Januari 2017. Bertempat di Hotel SAHID Surabaya, Berikut adalah dokumentasi foto selama kegiatan berlangsung : ...
Pelatihan PBJP IAPI DPD Jawa Timur. Pelaksanaan kegiatan berupa Pelatihan Peraturan Presiden No. 04 th.2015 dan perubahannya, serta ujian sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Bekerjasama dengan Dinas Kesehatan kabupaten Malang, Pelatihan pada tanggal 14 Desember 2016 s/d 16 Desember 2016, Ujian sertifikasi Pada tanggal 17 Desember 2016. Materi pelatihan adalah Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien, terbuka dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan Barang/Jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik. Narasumber yang mengisi materi selama pelatihan berlangsung adalah narasumber...
Dalam rangka memenuhi kebutuhan tugas Pejabat Pengadaan/Panitia/Pokja/ULP dalam proses pemilihan dengan metode pengadaan langsung dan penunjukan langsung yang sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 dan Perubahannya (Perpres No. 04 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), IAPI DPD Jawa Timur menyelenggarakan pelatihan Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung tanggal 13-14 Desember 2016 ...
Dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keterampilan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam penyusunan spesifikasi teknis dan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), kami Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) DPD Jawa Timur menyelenggarakan Pelatihan Penyusunan HPS dan Spesifikasi Teknis barang/jasa pemerintah pada tanggal 05-06 Desember 2016 ...
Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) merupakan unit kerja penyelenggara sistem elektronik pengadaan barang/jasa yang didirikan oleh Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi/BUMN dan Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik. Terhadap ULP/Pejabat Pengadaan pada Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi/BUMN dan Pemerintah Daerah yang tidak membentuk LPSE, dapat melaksanakan pengadaan secara elektronik dengan menjadi pengguna dari LPSE terdekat. Selain sebagai unit kerja sebagaimana tersebut diatas LPSE wajib memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan pasal 15, 16 dan 109 ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, dan atas...
