Author: admin administrator

Pelatihan PBJP ( Biro AP Sekda Prov. Jatim )

Pelatihan PBJP IAPI DPD Jawa Timur. Pelaksanaan kegiatan berupa Pelatihan Peraturan Presiden No. 04 th.2015 dan perubahannya, serta ujian sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Bekerjasama dengan Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Pelatihan pada tanggal 05-07 April 2017 di Hotel Horison Ultimate Malang dan Ujian sertifikasi Pada tanggal 08 April 2017 di Kampus ITS Surabaya. Materi pelatihan adalah Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien, terbuka dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan Barang/Jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik....

Pelatihan Akrual ( April 2017 )

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tidak terlepas dari Sistem Pengelolaan Keuangan Pemerintah, untuk itu Pemerintah Daerah perlu memahami dasar-dasar akuntansi yang memadai untuk menunjang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang baik dan benar, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Kami Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) DPD Jawa Timur menyelenggarakan Pelatihan Keuangan Daerah Berbasis Akrual pada tanggal 25 April 2017 ...

Pelatihan PBJP ( Maret 2017 )

Pelatihan PBJP IAPI DPD Jawa Timur. Pelaksanaan kegiatan berupa Pelatihan Peraturan Presiden No. 04 th.2015 dan perubahannya, serta Ujian Berbasis Komputer (UBK) sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pelaksanaan Pelatihan diselenggarakan di Hotel Sahid Surabaya pada tanggal 29-31 Maret 2017, sedangkan pelaksanaan ujian diselenggarakan pada tanggal 01 April 2017  di Lab. Komputer LPSI jurusan sistim informasi kampus ITS Surabaya Materi pelatihan adalah Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien, terbuka dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan Barang/Jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik. Narasumber yang mengisi materi...

Foto Pelatihan LPSE V.4 Untuk Panitia ( Maret 2017 )

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) merupakan unit kerja penyelenggara sistem elektronik pengadaan barang/jasa yang didirikan oleh Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi/BUMN dan Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik. Terhadap ULP/Pejabat Pengadaan pada Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi/BUMN dan Pemerintah Daerah yang tidak membentuk LPSE, dapat melaksanakan pengadaan secara elektronik dengan menjadi pengguna dari LPSE terdekat. Selain sebagai unit kerja sebagaimana tersebut diatas LPSE wajib memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan pasal 15, 16 dan 109 ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, dan atas...

Pelatihan Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung ( Maret 2017 )

Dalam rangka memenuhi kebutuhan tugas Pejabat Pengadaan/Panitia/Pokja/ULP dalam proses pemilihan dengan metode pengadaan langsung dan penunjukan langsung yang sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 dan Perubahannya (Perpres No. 04 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), IAPI DPD Jawa Timur menyelenggarakan pelatihan Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung tanggal 22-23 Maret 2017  ...

Pelatihan PBJP ( Bag. Adm. Pembangunan Setda Kab. Malang )

Pelatihan PBJP IAPI DPD Jawa Timur. Pelaksanaan kegiatan berupa Pelatihan Peraturan Presiden No. 04 th.2015 dan perubahannya, serta Ujian Berbasis Komputer (UBK) sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Bekerjasama dengan Bagian Administrasi Pembangunan, Pemerintah Daerah Kabupaten Malang, Pelatihan pada tanggal 13 Maret 2017 s/d 16 Maret 2017, di Hotel Solaris Malang,  Ujian sertifikasi Pada tanggal 17  Maret 2017 di Universitas Negeri Malang Materi pelatihan adalah Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien, terbuka dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan Barang/Jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak...

Pelatihan Penyusunan Kontrak ( Maret 2017 )

Dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keterampilan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau calon PPK dalam memahami hukum kontrak, konsep dan penyusunan kontrak, pelaksanaan kontrak, perhitungan pencapaian prestasi pekerjaan, perubahan kontrak, penerimaan hasil pekerjaan dan pembayaran, tata cara pemutusan kontrak serta hukum pengadaan (pidana, perdata dan penyelesaian sengketa ) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya (Perpres 70 tahun 2012). Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) DPD Jawa Timur menyelenggarakan Pelatihan Penyusunan Hukum Kontrak, Acara berlangsung...

Pelatihan PBJP ( Bank Jatim )

Pelatihan PBJP IAPI DPD Jawa Timur. Pelaksanaan kegiatan berupa Pelatihan Peraturan Presiden No. 04 th.2015 dan perubahannya, serta Ujian Berbasis Komputer (UBK) sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Bekerjasama dengan Bank Jatim, Pelatihan pada tanggal 28 Februari 2017 s/d 03 Maret 2017, Ujian sertifikasi Pada tanggal 04 Maret 2017 Materi pelatihan adalah Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien, terbuka dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan Barang/Jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik. Narasumber yang mengisi materi selama pelatihan berlangsung adalah narasumber yang...

Foto Pelatihan LPSE V.4 Untuk Panitia ( Februari 2017 )

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) merupakan unit kerja penyelenggara sistem elektronik pengadaan barang/jasa yang didirikan oleh Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi/BUMN dan Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik. Terhadap ULP/Pejabat Pengadaan pada Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi/BUMN dan Pemerintah Daerah yang tidak membentuk LPSE, dapat melaksanakan pengadaan secara elektronik dengan menjadi pengguna dari LPSE terdekat. Selain sebagai unit kerja sebagaimana tersebut diatas LPSE wajib memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan pasal 15, 16 dan 109 ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, dan atas...